MASYARAKAT ADAT MUARA TAE RAGUKAN KOMITMEN KEBIJAKAN BARU FIRST RESOURCES

MASRANI : FIRST RESOURCES SERING MENGGUKAN PIHAK YANG TIDAK NETRAL AGAR BISA MEREKA SETIR AGAR BISA MENGUASI LAHAN MASYARAKAT

Amankaltim.blogspot.com komitmen Group Perusahaan Sawit First Resources dalam kebijakan terbaru mereka per 1 Juli 2015 http://www.first-resources.com/sustainability.php?pc=policy

 untuk lebih FPIC (Free, Prior and Informed Concern) dalam pembukaan lahan perkebunan sawit di wilayah Masyarakat adat masih sangat diragukan. Hal ini diungkapkan oleh Masrani salah seorang tokoh Masyarakat Adat Muara Tae, kecamantan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Menurut Masrani FPIC tidak akan tercapai apabila First Resources tidak punya itikat baik terhadap masyarakat dan terus melakukan manipulasi dalam operasionalnya, seperti melakukan proses pengurusan ijin lokasi hanya berdasarkan persetujuan pemerintah daerah yang cenderung korup, Melakukan manipulasi dalam pembebasan lahan. Dimana selalu bernegosiasi dengan pihak yg tidak berhak. Batas wilayah adat bisa diubah apabila suatu kampung tidak mau terima perusahaan dan dimasukan wilayahnya kepada kampung yang mau menerima First Resouces untuk kemudian dibebaskan atas nama kampung tersebut. Dan dalam hal ini pemerintah yang cenderung korup hanya mementingkan kepentingan perusahaan lalu mengesahkan wilayah yang diserobot tersebut sebagai wilayah administratif desa penyerobot untuk mengamankan pembebasan lahan yg telah dilakukan.

Selain itu yang sering terjadi adalah Pembebaskan lahan dalam suatu kampung dari para preman kampung dan secara global. Bisa bayangkan, satu orang bisa membebaskan 400 ha tanah atas nama warisan secara rekayasa. Padahal tanah tersebut adalah milik orang lain. Bekerjasama dengan aparat desa yang punya kepentingan pribadi untuk dapat fee dalam pembebasan lahan. First Resouces sudah tahu bahwa hal tersebut tidak benar dan bisa menimbulkan konflik tetapi tetap membeli lahan tersebut.

Bahkan, First Resource menggunakan aparat dalam penggusuran lahan secara paksa dilapangan. Masyarakat yang tanahnya diserobot berusaha menghentikan penggusuran agar tanah dan kebumnya tidak rusak. Tetapi Perusahaan tidak mau tahu dan menggunakan brimob untuk mengawal penggusuran. 

Dalam penyelesaian konflik/sengketa juga tidak akan tercapai karena First Resource sering menggunakan pihak-pihak yang tidak netral untuk menyelesaikan konflik. Dan cenderung disetir oleh First Resources untuk kepentingan mereka.

“Saya belum melihat ada komitmen First Resource untuk keluar dari daerah konflik meskipun sudah menanam sawit, karena menyadari sendiri bahwa proses mendapatkan lahan demgan cara manipulasi”, tegas Masrani.