PERUSAHAAN LUHUT BINSAR SENGSARAKAN WARGA SUNGAI NANGKA

Tolak Berikan Infomasi Publik terhadap warga Sungai Nangka dalih BPN Kaltim Karena HGU PT. PKU tidak jelas.

Amankaltim.blogspot.com keberadaan warga sungai nangka semakin memperihatinkan, kebun dan kampung warga telah dirampas dan digusur paksa.  Berdasarkan laporan lima Kelompok Tani di Kampun Sungai Nangka, Kecamatan Muara Jawa, Kutai Kartanegara.

salah satu rumah warga yang telah ditinggalkan setelah terjadi
 kasus penggusuran

Perjalanan kasus Sungai Nangka semakin terkatung – katung hingga dipersulitnya warga mrndapatkan informasi terkait ijin yang dimiliki oleh perusahan yang beroperasi di daerah ini.

BPN melolak menberikan informasi ijin yang dimiliki PT. Perkebunan Kalimantan Utama, kendati hal ini memang sudah menjadi hak warga karena memang merupakan informasi publik.

Warga bersama Aliansi Masyarakat Anti Tambang Dan Sawit bersama yang terdiri dari Jatam Kaltim, Walhi Kaltim, AMAN Kaltim dan Pokja 30  akhirnya mengadukan ulah BPN ke Komisi Informasi Provinsi Kaltim (KIP Kaltim) karena dirasa mempersulit dan menghalang – halangi warga untuk memperoleh informasi publik.

Sejak sidang pertama 23 Desember 2015 hingga 7 Januari 2016 di kantor KIP Kaltim HGU PT. PKU tidak jelas keberadaannya dan BPN Kaltim  tidak bisa menunjukan HGU milik Perusahaan.

banjir kerap terjadi setelah kehadiran perusaaan

Pada sidang kesimpulan (01/03/2014) PBN tidak mau menunjukkan HGU yang dimiliki PT. PKU, bahkan BPN berdalih bahwa HGU tersbut bukan merupakan informasi publik yang bisa sembarangan di berikan. Padahal dalam sidang saksi ahli telah dengan jelas memaparkan bahwa HGU tersebut memang merupakan informasi yang bisa diaksel oleh masyarakat luas.

Dalam wawancara dengan Biro Infokom AMAN Kaltim,  Akmal salah seorang dari Aliansi masyarakat Sungai Nangka “saya rasa penolakan BPN menyerahkan HGU PT. PKU hanya akal – akalan saja, karena HGU Itu diterbitkan memang ada dasar – dasar alas hak tanah, dan sekarang dasar hak atas tanah itu tidak jelas, hakim menerbitkan ijin harus ada SPPT, sedangkan SPPT yang asli masih ditangan warga. Bagaimana HGU itu bisa diterbitkan sedangkan surat tanah masih ditangan warga dan belum pernah diserahkan kepada siapapun”.tegas Akmal!

Menurut Akmal sebenarnya pihak warga telah tiga kali menyurati pihak BPN terkait HGU PT. PKU tapi tidak pernah mendapat respon, makanya pihaknya langsung menagadukan ke pihak KPI guna mendapatkan infomasi yang legal.

Rumah Warga Sungai Nangka yang masih bertahan

Dalam beberapa kali sidang di KPI Kaltim. KPI sendiri tidak bisa menunjukkan HGU yang dimaksud dengan dalih telah disita Pengadilan Tinggi Tenggarong. tapi ketika diminta pihak hakim berita penyitaan HGU ini pihak BPN juga tidak bisa menunjukkannya.

 Seny Sebastian Sekertaris Jatam Kaltim menyebutkan sesuai Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2010 Pasal 13 menyebutkan, setiap dokumen perizinan dan syarat perizinan adalah dokumen terbuka. “Dalam tafsir kami, dokumen HGU (Hak Guna Usaha) masuk dalam kategori syarat perizinan bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PKU untuk mendapatkan izin, karena itu mestinya dokumen HGU bisa diminta dan diakses oleh publik,”.

Perjalanan kasus Sungai Nangka bermula ketika dua anak Perusahaan milik Luhut Binsar Panjaitan PT. Kutai Energi dan PT. Perkebunan Kaltim Utama menyerobot lahan warga Sungai nangka, Kecamatan  Muara Jawa, Kutai Kartanegara.