Diskusi Bersama Untuk Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Upaya Pembentukkan Hutan Adat

Presentasi dari Ketua Balai Perhutanan Sosial dan kemitraan Lingkungan (BPSKL) Kalimantan, Nurhasnih Pada FGD tentang pengakuan masyarakat adat

Kaltim.aman.or.id Focus Discusion Group (FGD) tentang pengakuan hutan Adat berlangsung di Gedung Perpustakaan Daerah Kalimantan Timur, Samarinda (24/10/2017)

Dari FGD yang disenggarakan Yayasan Bumi ini diharapakan memperoleh pandangan dari para pihak terhadap proses pengakuan masyarakat terkait hutan adat dan juga dapat memastikan langkah yang perlu diambil untuk percepatan pengakuan masyarakat adat di Kaltim.

Menurut Nurhasnih, Ketua BPSKL yang menjadi nasumber dalam diskusi ini “Dalam proses pengakuan hak – hak masyarakat adat ini, peran BPSKL tidak bersifat menunggu, tetapi BPSKL juga melakukan tindak berbagai tindak lanjut terkait laporan-laporan masyarakat yang terindikasi konflik seperti mediasi agar konflik yang terjadi bisa terselesaikan melalui skema perhutanan sosial yaitu hutan adat, setelah itu kami melakukan proses fasilitasi seperti dokumen usulan, membantu proses pemetaannya sampai usulan itu benar – benar siap untuk dibawa ke Menteri KLHK. Tapi ini diluar penetapan masyarakat adat dimana kami agak kesulitan untuk intervensi karena kewenangan ini memang ada didaerah.” Tegasnya.