PERHUTANAN SOSIAL DAN HUTAN ADAT

Hutan Adat Bukan Hutan Perijinan, Status   Hutan Adat Selevel Dengan Hutan Negara

FGD Perhutanan Sosial di Hotel Selyca Mulia, Samarinda (15/11/3016)

Amankaltim.blogspot.com. Hutan Adat memang merupakan salah satu skema dalam Perhutanan Sosial, tapi dalam penetapan kawasan tidak sama dengan kawasan hutan lainnya dalam Perhutanan Sosial hal ini diungkapkan Catur Endah Prasetyani Kepala Bagian Pada Program dan Evaluasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dalam Focus Group Discusion (FGD) di Hotel Selyca Mulia Samarinda (15/11/2016).

Presentasi Ditjen. PHKL/KLHK, Catur Endah Prasetyani saat FGD Perhutanan Sosial di Hotel Selyca Mulia, Samarinda

Menurut Catur Endah "Skema akses perhutanan sosial sendiri memang ada lima yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Hutan Kemitraan Kehutanan. Jadi Hutan Adat merupakan salah satu akses kelola masyarakat juga, tapi memang Hutan Adat ini berbeda dengan HKm, HTR, HD dan HR karena Hutan Adat bukan perijinan jadi dibutuhkan peran daerah juga. Dari kementerian LHK akan menetapkan Hutan Adat apabila sudah ada peraturan daerah bahwa sudah diakui Masyarakat Hukum Adatnya, sehingga kami juga tidak mau sembarangan mengakui sebuah kawasan sebagai Hutan Adat. Jadi lebih ke daerah sendiri, kami hanya menetapkan kawasannya,"tegasnya.

"Regulasi tentang Hutan Adat sendiri sudah ada yaitu P.32 Peraturan Menteri mengenai Hutan Hak yang juga mengatur tentang Hutan Adat. Tetapi memang memang ketika Permen itu dibuat bukan Tentang Hutan Adat, tetapi Hutan Hak kemudian Hutan Hak sendiri memiliki definisi. Dan khusus mengenai Hutan Adat kami memang sebatas penetapan karena memang ini benar - benar peran dari pemerintah daerah itu sendiri. Jadi memang dibutuhkan peraturan daerah (Perda) untuk menetapkan sebuah kawasan yang menyatakan suatu Masyarakat Adat memang ada disitu dengan luasan wilayahnya, ini kemudian baru diusulkan ke kami."Tambah Catur Endah.

Penyampaian kata penutup oleh Direktur Prakarsa Borneo, Muhdar dalam FGD Perhutan Sosial 

Hal senada juga senada juga diungkapkan Muhamad Muhdar, Executive Director Prakarsa Borneo, memang Perda merupakan sarat penetapan hutan adat. Oleh karena itu hutan adat dalam perhutanan sosial tidak dimasukkan dalam rezim periijinan. Karena posisi hutan adat selevel dengan hutan negara.

"Saya kira perlu didorong cepat kepada bupati untuk menetapkan masyarakat adatnya. Karena harus jelas masyarakat adat yang mana, kemudian area yang mana dan juga harus disebutkan masyarakat adatnya."Kata Muhamad Muhdar.

FGD sendiri dihadiri dari barbagai instansi pemerintah para pakar hingga LSM yang ada di Kaltim dengan narasumber dari Ditjen PSKL/KLHK dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.